Entah kenapa nama apple digunakan untuk istilah keterbandingan (dalam statistik) ini. Mengapa tidak kelapa, sehingga menjadi coconut to coconut; atau alpukat sehingga menjadi avocado to avocado. Penulis belum mendapat jawaban yang meyakinkan. Bisa jadi ini muncul dari simbol produk Apple (komputer, laptop) berupa gambar buah appel yang satu bidang pada sisinya sudah ada bekas gigitan. Sehingga, tidak bisa kita melakukan perbandingan antara buah apple yang asli dengan apple simbol produk Apple. Appel ya tetap appel, yang buahnya sangat bermanfaat untuk diet kesehatan itu, bukan appelnya Apple.
Bisa jadi istilah ini bermaksud mengingatkan kita bahwa sebuah statistik tetaplah statistik yang harus memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati secara universal. Dia harus memenuhi unsur SMART, (S)imple, (M)easurable, (A)chievable, (R)eliable, dan (T)imely. Statistik itu harus dibuat simple karena tujuan statistik adalah membuat sebuah persoalan menjadi ringkas; dia harus terukur sesuai dengan kaidah-kaidah statistik; dapat menjawab (menjangkau) setiap persoalan dalam ruang lingkup wilayah dan waktu; dapat dipercaya sebagai hasil produk dari petugas dan responden yang jujur; serta sesuai dengan waktu peruntukannya.
Dalam konsep measurable, salah satu kata kunci utama adalah ‘terukur’. Statistik harus benar-benar terukur agar dapat diuji kebenarannya. Kata kunci ini yang nampaknya lebih pas dikaitkan dengan istilah apple to apple. Ketika kita bicara data (statistik) penduduk, maka hal yang sangat keliru (tidak apple to apple) kalau kita membandingkan data penduduk yang tercatat dalam Catatan Sipil dengan data penduduk yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data di Catatan Sipil menggunakan konsep penduduk berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh satu wilayah, sementara penduduk dalam konsep BPS adalah mereka yang sudah berdomisili (atau berniat berdomisili) selama atau untuk waktu 6 bulan dalam satu wilayah – konsep yang diberlakukan secara internasional. Sehingga, jangan heran, kenapa data penduduk bisa berbeda, karena konsepnya tidak apple to apple.
Pada saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah menyalahkan data BPS tentang angka kemiskinan di DKI Jakarta yang menunjukkan kenaikan. Kepala BPS DKI Jakarta saat itupun terusik, dan meminta Ahok untuk membuat survei sendiri. Tentu saja jarang ada kepala daerah yang nyaman dengan naiknya angka kemiskinan, seperti halnya kalau ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang turun. Kondisi itu sering dianggap kegagalan, padahal bukan.
Masih banyak yang melihat kemiskinan dari kacamata kuda, mall yang ramai, mobil-mobil di jalanan (yang menimbulkan kemacetan), dan geliat perekonomian secara kasat mata. Itu dijadikan sebagai indikator kesejahteraan? Padahal itu merupakan fatamorgana, semu. Lihatlah lebih jauh, seperti apa mereka yang berada di rumah-rumah kumuh, di kolong jembatan, dan di desa-desa (bahkan di pinggiran kota) dimana masyarakatnya masih banyak menggunakan air untuk keperluan sehari-hari, misalnya, dari air limbah. Kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, baik makanan dan non makanan. Inilah konsep utama yang digunakan untuk menjelaskan kemiskinan.
BPS menggunakan konsep itu. Bisa jadi data yang dikeluarkan oleh BPS mengandung kesalahan manusia (human error), petugas dan responden yang tidak jujur? Ya. Tapi BPS sudah maju (untuk tidak mengatakan sangat maju) dalam mengendalikan munculnya kesalahan itu. Tapi untuk sebuah konsep, BPS konsisten dan patuh dengan kaidah-kaidah statistik. Jadi, kalau ada kepala daerah akan membuat survei sendiri, menghasilkan angka kemiskinan sendiri, dengan kriteria sendiri, lantas dengan apa angka itu dibandingkan? Bagaimana mengatakan bahwa kepala daerah sudah berhasil mengatasi kemiskinan? Bagaimana mengatakan kalau angka kemiskinan itu rendah atau justru tinggi? Sir Winston Churchill benar mengatakan, “The utmost confusion is caused when people argue on different statistical data.” Mudah-mudahan tidak ada kepala daerah yang ikut membuat ke-konfius-an yang baru. Apple tetap harus disandingkan dengan apple (bukan durian).
Ibram Syahboedin, Pakar Statistik (Kepala BPS Jawa Tengah 2013-2015)
Baca Juga : Pakar UB: Transisi dari Pandemi ke Endemi Terlalu Dini
Discussion about this post