E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003. Implementasi teknologi digital diterapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Hingga saat ini, implementasi tersebut menunjukkan adanya kemajuan, misalnya, makin membaiknya layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik. Namun, permasalahan yang dihadapi pemerintah ke depan makin kompleks dan tidak cukup diselesaikan dengan solusi tradisional. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan solusi yang inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemerintahan Cerdas merupakan transformasi secara bertahap dari sekedar layanan e-Government menjadi layanan yang memenuhi unsur smartness,” ujar Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.LIS., Ph.D., saat menyampaikan pidato berjudul “Sinergitas dalam Mewujudkan Pemerintahan Cerdas: Urgensi, Peluang, Tantangan, Dandan Strategi” dalam Sidang Terbuka Pengukuhannya menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI), Sabtu (16/10).
Ia mengungkapkan beberapa tantangan dan peluang dalam mewujudkan Pemerintahan Cerdas yang menjadi pekerjaan rumah sekaligus feedback yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan. Tantangan tersebut adalah belum tertatanya infrastruktur dan teknologi digital; kurangnya pemberdayaan organisasi; serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam teknologi digital.
“Kompetensi, kreativitas, dan inovasi teknologi digital masih terbatas pada pemanfaatan teknologi, dan masih belum sampai pada penciptaan maupun pada pengembangan teknologi dan inovasi itu sendiri,” ujarnya. “Perkembangan teknologi digital dan komputasi yang cepat seperti Internet of Things (IoT), big data, dan komputasi awan (cloud computing) menjadi peluang dalam mendukung Pemerintahan Cerdas. Kemampuan IoT dapat membuka potensi pemanfaatan data, layanan yang menarik, dan bernilai bagi publik dalam menyusun kebijakan pemerintahan. Sedangkan Big Data Analytic bertujuan untuk mengungkap pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pemangku kepentingan, dan informasi berguna lainnya yang dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat,” kata Dana.
Peluang kedua adalah pertumbuhan konektivitas telekomunikasi di mana saat ini konektivitas telekomunikasi di Indonesia dalam pengembangan masif untuk mendukung digital economy. Pemerintah pun telah menciptakan program pengembangan infrastruktur nasional seperti jaringan Palapa Ring, data center, dan program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lainnya. Peluang ketiga adalah peningkatan adopsi teknologi digital oleh masyarakat yang cenderung meningkat, terutama di era pandemi.
Selain itu, Dana memaparkan hal yang menjadi perhatian khusus dalam mewujudkan Pemerintahan Cerdas di Indonesia adalah kesamaan tingkat urgensi terkait dengan sesuatu yang memerlukan ketegasan, respon cepat, dan tindakan yang tepat. Sense of urgency menjadi pemersatu seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam kesibukan yang tidak prinsipil, melainkan berfokus terhadap sesuatu yang penting dan mengerjakan sesuatu yang benar-benar penting dan berdampak bagi pelayanan masyarakat.
Berdasarkan urgensi, peluang, dan tantangan yang telah dirumuskannya, Dana menyusun lima strategi untuk mewujudkan Pemerintahan Cerdas. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur teknologi digital. Pembangunan infrastruktur cerdas adalah kunci untuk Pemerintahan Cerdas. Strategi utama dalam infrastruktur cerdas adalah infrastruktur yang berbasis teknologi digital untuk menangkap data dan pengetahuan dari masyarakat dan lingkungan.
Kedua, perancangan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dan tata kelola organisasi. Ketiga adalah strategi penguatan kompetensi sumberdaya manusia dan keempat adalah strategi dalam kebijakan adalah sinkronisasi dan penguatan kebijakan. Kebijakan cerdas memiliki beberapa strategi kunci, diantaranya reformasi regulasi secara terbuka yang mempermudah untuk berinvestasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Kelima/terakhir adalah peningkatan kolaborasi sebagai wujud sinergitas Pemerintahan Cerdas.
Di akhir pidatonya, Dana menyampaikan bahwa sinergitas antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, masyarakat atau komunitas, dunia usaha, industri, akademis, dan media diperlukan demi terwujudnya Pemerintahan Cerdas. “Sinergitas dalam proses transformasi digital ke arah Pemerintahan Cerdas mencakup implementasi teknologi digital berbasis Industri 4.0 didukung oleh perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan. Pengetahuan harus dipertimbangkan sebagai salah satu komponen infrastruktur dasar dalam Pemerintahan Cerdas dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan kompeten, dan inovatif,” katanya.
Selain Dana, hari ini Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, Ph.D mengukuhkan lima guru besar dalam Sidang Terbuka Upacara Pengukuhan Guru Besar yang dilakukan secara virtual. Empat guru besar lainnya yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., Psikolog; Prof. Dr. drg. Yuniardini Septorini Wimardhani, M.Sc.Dent; Prof. dr. Harrina Erlianti Rahardjo, Sp.U(K), Ph.D; dan Prof. dr. Ponco Birowo, Sp.U(K), Ph.D.
Dana meraih gelar sarjana Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor, kemudia ia melanjutkan studi magister di Dalhousie University, Kanada, dan berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy dari University of Toronto, Kanada. E-government, knowledge management, Sistem Informasi, dan data mining merupakan bidang kepakarannya dan menjadi fokus penelitiannya.
Dalam lima tahun terakhir, sebanyak tujuh Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI) ciptaan Dana bersama rekannya yang tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jenis Kekayaan Intelektual yang diciptakannya antara lain program komputer, karya tulis, dan modul. Karya tulis terbarunya adalah berjudul “Model Smart Government Nusantara (Semar V1.0)” yang disusun bersama Dr. Petrus Mursanto, M.Sc., dan Assaf Arief, M.Eng., pada 22 Desember 2020. (UI)
Baca Juga : Siapakah Koruptor Itu
Discussion about this post