Persoalan Pendidikan

Asep Saefuddin

Rektor Universitas Al-azhar Indonesia/Guru Besar FMIPA IPB/Anggota Dewan Pakar ICMI

Hari Jumat malam tanggal 25 Februari 2022 ICMI menggelar webinar dengan tema “Optimisme Menyambut Standar Pendidikan Nasional Baru”. Tulisan ini tidak bermaksud menyimpulkan hasil webinar itu, walaupun memang dipicu oleh acara tersebut. Para narasumber adalah Dr. Anindito Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek, Prof. Fasli Jalal Rektor Universitas Yarsi, Prof. Ganefri Rektor Universitas Negeri Pendidikan Padang, dan Prof. Asep Saefuddin Rektor Universitas Al-azhar Indonesia.

Kepala BSKAP mengangkat isu tentang lemahnya penguasaan matematika dan membaca para siswa Sekolah Dasar (SD) kita berdasarkan data PISA. Memang miris melihat data ini dimana kita jauh di bawah negara-negara lain, termasuk Vietnam. Secara umum daya baca dan kemampuan matematika siswa sangat lemah. Walaupun SD di perkotaan lebih baik daripada SD di perdesaan, tetapi rataan daya baca dan matematika di perkotaan sekali pun tidak lebih baik dari rataan negara lain. Bisa disimpulkan bahwa kinerja sekolah-sekolah terbaik di Indonesia tidak mampu menyamai prestasi di negara asing, termasuk Vietnam. Mirisnya, hal ini tidak beranjak membaik sejak belasan tahun kita ikut VISA. Cukup menyedihkan.

Petaka VISA ini sudah lama saya dengar dan sering dikeluhkan para pejabat kementerian dikbud. Tetapi sepertinya tidak ada perubahan. Begitu begitu aja, terbukti faktanya belum pernah membuat para pejabat dan kita berbahagia.

Mungkin para birokrat pendidikan sudah pernah melakukan upaya perbaikan. Tetapi rupanya masih berkutat di permukaan.  Belum menukik ke esensi permasalahan pendidikan secara “radikal”. Untuk perbaikan tampilan PISA bisa saja para guru dan birokrat pendidikan telah mengeluarkan tenaga habis-habisan. Tetapi bila akarnya tidak ditemukan, sama saja kita sedang berusaha mendorong mobil mogok yang terganjal oleh batu besar sehingga mobil tidak bergerak maju. Atau rem mobil itu menutup sehingga tukang dorong tidak mampu menggerakkan mobil. Sambil berkeringat mereka bilang “bahwa kami sudah bekerja keras”.

Analogi mobil mogok itu bisa saja terjadi pada para guru dan birokrat pendidikan yang sudah berkeringat memperbaiki nilai PISA. Lalu mereka menyalahkan peserta didik yang tidak mampu. Beranjak dari ini, memperbaiki persoalan pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial dan terpecah-pecah (fragmented). Tetapi harus dilihat dan didekati secara holistik, menyeluruh dan terintegrasi (integrated holistic approach). Mengapa? Karena pendidikan berkaitan dengan manusia yang bukan sekedar robot yang bisa didekati dengan proses pelatihan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Serta pendidikan, bukan sebuah proses mempersiapkan tenaga kerja.

Pendidikan kita saat ini cenderung sibuk mengurus yang mudah-mudah, “remeh temeh” (trivial), level permukaan, serta sangat administratif. Seperti masalah absensi kehadiran, banyaknya PR yang diberikan, seragam sekolah (termasuk seragam guru), APK, serta target-target yang bersifat kuantitatif. Model inilah yang disimpulkan oleh peneliti Bank Dunia disebut “schooling but not learning”, seperti yang disampaikan Prof. Fasli Jalal saat webinar. Dan saya tambahkan “bahwa pendidikan kita terjebak pada ukuran-ukuran kuantitatif level permukaan, tidak esensial”. Kelembagaannya pun sangat struktural birokrasi yang kaku, diarahkan oleh pemerintah. Itupun rebutan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kesan ganti menteri ganti kebijakan menandakan kita belum punya konsep besar tentang pendidikan (education grand design). Upaya kita menyiapkan Indonesia Emas itu jangan sekedar jargon dan hanya selesai di keinginan atau harapan saja. Rencana Indonesia Emas itu harus jelas konsep dan implementasinya dari visi ke aksi (from vision to action).

Pendidikan bukan sekedar manusia mengejar ketertinggalan PISA atau mengisi industri baru. Tetapi justru bagaimana membangkitkan potensi manusia yang ada secara genetik. Keterjebakan kita pada “hard skill” yang diukur dengan indikator-indikator administratif itu justru akan mematikan potensi kompetensi manusia itu sendiri. Hard skill akan tumbuh subur bila soft skill manusia kokoh. Seperti kata Einstein bahwa “imagination is more important than knowledge”. Dari riset Prof. Stanley (2019), orang-orang yang sukses mempunyai kesamaan ciri-ciri soft skill, seperti kejujuran, kedisiplinan, kesungguhan, kolaboratif, kerja keras, komunikatif, mudah bergaul, kepemimpinan, kecintaan terhadap pekerjaan, ketulusan, kreatifitas, dan inovatif. Para peneliti kompetensi sepakat dengan kesimpulan bahwa kesuksesan dipengaruhi secara dominan oleh “soft competency” atau “soft skill” sekitar 80-90%. Kompetensi dasar inilah yang harus menjadi landasan dan kandungan kegiatan pada tingkat TK/SD sampai SMA.

Manusia selain memiliki panca indera (melihat, mendengar, mencium, merasa, meraba) juga   “6 mental faculty”, yakni “reason, memory, perception, imagination, intuition, will). Tuhan YME memberikan kelebihan sikap mental itu untuk menjadi makhluk yang bisa menjadi pemimpin. Semua itu harus dipelihara dan difasilitasi dalam proses pendidikan.  Umumnya proses pendidikan kita terjebak pada aspek memori dan akal saja, Disamping itu pendidikan harus mampu menyelaraskan secara integratif holistik antara spiritual, intelektual, hati nurani dan tindakan.

Dengan demikian, desain besar pendidikan dan sifat-sifat kemanusiaan harus nyambung. Peserta didik jangan dianggap sebagai objek. Tetapi mereka juga seperti kita yakni subyek pendidikan dalam proses pembelajaran. Tentu para pendidik (guru dan dosen) harus memahami esensi dasar kemanusiaan supaya tidak terjebak pada robotisasi atau politik kepentingan yang sifatnya sesaat. Kesalahan memandang dan menerapkan konsep pendidikan identik dengan pelatihan itu sangat destruktif terhadap sifat-sifat dasar manusia, soft skill dan enam “mental faculty”. Padahal pendidikan diharapkan mampu membebaskan manusia dari keterpurukan, ketimpangan, dan rasa takut.

Intinya, masih banyak PR. Diperlukan kesungguhan dalam menghadapi persoalan pendidikan. Bukan pekerjaan sesaat dan sambilan. Walaupun bukan tugas utama pemerintah, tetapi pemerintah punya porsi terbanyak dalam membangun pendidikan ini. Untuk itu pemerintah jangan terkooptasi partisan dan/atau sektarian dalam mengambil kebijakan pendidikan. Juga para birokrat pendidikan harus mau membuka pikiran terhadap masukan. Apalagi kita berkeinginan membangun masyarakat Pancasila yang unggul dan bermartabat.

Baca Juga : Budaya Data & Disrupsi Teknologi